contoh peraturan daerah kabupaten atau kota. Ditetapkan: 26 Des 2022. contoh peraturan daerah kabupaten atau kota

Bagikan. Dalam daftar itu. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANGLI, Menimbang : a. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Namun, untuk dapat. a. 000,00 (lima puluh juta rupiah). penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai. 12. Peraturan Daerah masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Selain hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) terdapat jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah; 5. . 8. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota. Ketetapan MPR ini dibuat dalam rangka melindungi negara ini dari KKN. KOMPAS. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota tersebut bersifat koordinatif dan fungsional. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. 1. Dalam menjalankan tugasnya, seorang bupati dibantu wakil bupati. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN. Jumlah Halaman: 32 HLM; Penjelasan : 8. 2022. Perda mengenai pajak daerah. 2 RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Intruksi Bupati / Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Prolegda sebagaimana dimaksud diatas disusun setiap tahun atau dengan kata lain Prolegda di susun untuk jangka pendek. Adapun. Intinya, terjadi dualisme mekanisme pengujian Perda. Merujuk Undang-Undang No. Perubahan APBD harus diatur dalam peraturan daerah dan penjabaran perubahan APBD-nya harus diatur dalam peraturan kepala daerah. Dokumen:. Kabupaten Empat Lawang. 11. Kabupaten Ogan Ilir. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. dengan peraturan daerah kabupaten/kota. 0 kib) perda 02 tahun 2008 tentang retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil (79. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun. m. Peraturan Daerah. Masyarakat kadang menemukan kebingungan dalam membedakan mana wilayah yang masuk dalam kriteria kabupaten dan kota. Berikut contoh perbandingan tarif pajak hotel di lima provinsi. Sumedang, ibu kota kabupaten ini, terletak sekitar 45 km dari Kota Bandung. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pasal 6 (1) Peraturan Menteri ini sebagai acuan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota. membatalkan peraturan daerah, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 ahun 2014 tentangLebih lanjut, pembatalan Perda Kabupaten/Kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4) UU Pemda, menurut Mahkamah tidak sesuai dengan. BANK JATIM (35. Sedangkan bagian Utara wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur, yang meliputi seluruh pantai utara Bali. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di. com - Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebelum perda tersebut dikeluarkan, banyak terjadi kasus dimana orang-orang membuang sampah secara. Fungsi peraturan daerah. antara Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota b. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur rincian kewenangan Pemerintah yang merupakan penjabaran kewenangan Pemerintah bidang lain dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Sebab, hal itu akan mempersulit Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan perda yang dinilai bermasalah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) 3. Contoh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama ialah Tap MPR RI No. Latar Belakang. Dan Utilitas yang terdiri dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2016. 1. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang No. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2023. Kerangka Peraturan. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 50. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam. Download Free PDF View PDF. (2) Gubernur membantu Menteri dalam pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta sosialisasi lambang daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah Kabupaten. Terakhir ada pendapat dari Warsito (2001), “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. pembagian berdasarkan urutan/kronologis. Penyelesaian konflik pertanahan jika adanya sengketa tanah garapan di daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dimana. perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 2. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Tim Peneliti . Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. 50. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 000 judul atau lebih b. Peraturan. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), kewenangan pemungutan jenis pajak ini dialihkan kepada pemerintah daerah (Pemda). 10 Dalam praktiknya, naskah akademik merupakan tafsir empirik terhadap pemikiran politik anggota dewan yang secara kalutif seirama dengan rencana politik Kepala Daerah. 5. 9 KiB) PERDA 08 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. Berdasarkan UU No. 9 kib) perda 05 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja setda, setwan dan staf. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. PENDAHULUAN. Pusat pelayanan kota adalah pusat. Dalam pasal 56 sampai pasal 63 UU nomor 12 tahun 2011. 7. Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi dan lebih dari 500 Kabupaten/Kota. A. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. pengawasan. Pasal 20 Pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah. Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Sekretaris Daerah kabupaten/kota; dan c. Perda tidak boleh. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi. Peraturan Daerah Provinsi; dan. Adapun syarat pencalonannya adalah: Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. 21 september, 2023 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian dalam negeri. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-dan Pera-turan Daerah Kabupaten/Kota. 000. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 14. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG TENTANG RUMAH KOS KERJASAMA DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG DAN FAKULTAS HUKUM UNUD TAHUN 2015 . Dalam bingkai Negara kesatuan, menurut Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan. Dalam rangka. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gianyar. Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan kepariwisataan. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Pasal 33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (“Perda Kota Depok 13/2013”) 2. Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha kabupaten Blitar. Peraturan daerah berada di hierarki terakhir di bawah UUD 1945, Ketetapan. Penanggulangan Tuberkulosis. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. Penyediaan sarana dan prasarana umum serta penanganan bidang kesehatan. Peraturan Kepala. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sehingga, dibuatlah PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN. Retribusi Daerah yang. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Disesuaikan dengan UU HKPD dan PP KUPDRD. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. Wilayah, meskipuna. 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. oleh Pemerintah Pusat yang mana terdiri dari 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan. BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum Pasal 2 DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. Jakarta - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengeluarkan hasil kajian terkait peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Dalam Pasal 56 menentukan bahwa rancangan peraturan daerah dapat. 17. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12/2011). Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Pengundangan Peraturan Desa; dan e. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat. Peraturan Daerah Kota (“Perda Kota”) yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Kota dengan persetujuan. Terdaftar dan diawasi oleh DJP. Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 18A dalam UUD 1945 menjelaskan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh. Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota. oleh Pemerintah Pusat yang mana terdiri dari 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;. 21. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan di skala provinsi, kabupaten/kota berdasarkan. penjabat bupati, dan penjabat wali kota. (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Peantauan Li. Undang-undang dan Peraturan Daerah". (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hubungan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 15. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN.